Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi

BERITA KITA

PANJI OPOSISI

Vol. 5/Agustus 2008/Hal.4

BUNG KARNO :

Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi

REVOLUSI Perancis menunjukkan fakta bahwa gerakan anti feodalisme yang dimotori klas menengah dengan melibatkan klas proletar ataupun rakyat kecil telah menghasilkan kebebasan politik seluas-luasnya bagi rakyat Perancis. Siapapun memiliki hak politik yang sama, antara kaum buruh, petani, kaum miskin, pejabat, pengusaha, dll.

Tetapi persoalannya tidak berhenti di sini saja, ternyata kebebasan politik yang sama di mata rakyat belum tentu, dan tidak berbanding lurus jika ditilik dalam lapang ekonomi. Kaum buruh boleh memiliki hak suara sama dengan pengusaha, kaum buruh boleh saja sebanding dengan pengusaha di parlemen, tetapi kaum buruh setiap saat bisa ditendang dari pabrik sebagai pekerja karena penguasaan modal yang tidak sama Oleh karenanya Bung Karno berulang kali menyatakan bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia haruslah bukan saja demokrasi politik, tetapi juga harus demokrasi ekonomi. Sehingga pemerataan atas hak rakyat bukan saja di lapang politik tetapi juga di lapang ekonomi.

Bagaimanapun juga kebebasan yang hanya di lapang politik hanya akan melahirkan penindasan baru. Sebagai contoh, proses pemilihan perwakilan politik di parlemen, maka hanya kaum pemilik modal yang dapat mengadakan dan menguasai alat-alat propaganda, seperti koran, radio, televisi, dll. (Bung Karno, DBR I, Hal. 579). Artinya hanya pemilik modal yang dapat eksis melanggeng ke kursi kekuasaan.

Demokrasi kerakyatan yang berkeadilan haruslah mengatur kesamaan hak di berbagai bidang dan bagi/untuk siapapun juga. (Red)