Membangun Partai Modern Berwatak Kerakyatan

Pramono Anung Wibowo

Membangun Partai Modern Berwatak Kerakyatan

DILAHIRKAN di Kota Kediri Jawa Timur, 11 Juni 1963, pria yang akrab disapa Mas Pram ini sekarang memangku Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan periode 2005-2010. Perjalanan hidupnya berlika liku sampai akhirnya berlabuh di partai moncong putih ini.

Memulai karier organisasi saat aktif di kemahasiswaan, be berapa pengalamannya yaitu menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang ITB, Bandung, 1985-1986,
Ketua Forum Komunikasi Himpunan Jurusan Dewan Mahasiswa ITB, 1986-1987 dan pengalaman lainnya.

Mas Pram yang telah dikaruniai 2 buah hati ini selalu tampil di publik sebagai kader partai yang muda dan energik. Beberapa tugas yang diembannya dilalap tanpa meninggalkan permasalahan yang berarti. Contohnyanya saja saat berkiprah sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI 1999-2004, menjadi BP MPR RI, Komisi VII Bidang Iptek dan Lingkungan, Panitia Ad Hoc II (Non GBHN) MPR RI, Pansus Migas DPR, Ketua Sub Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral DPR.

Komitmennya terhadap partai ditunjukkan melalui kerja kerasnya sejak menjadi Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan hasil Kongres I di Semarang tahun 2000, cita-citanya untuk membenahi sistem organisasi partai sangat kuat. Terlebih lagi pada saat terpilih menjadi Sekjen DPP PDI Perjuangan hasil Kongres II PDI Perjuangan di Bali tahun 2005. Bahkan hal tersebut ditegaskan dengan mengundurkan diri dari anggota DPR RI peiode 2004-2009 untuk konsentrasi mengurus partai.

“Tugas terbesar PDI Perjuangan saat ini adalah membangun sistem organisasi dalam rangka membangun Partai Modern yang Berwatak Kerakyatan” ujarnya di berbagai kesempatan. Tidak tanggung-tanggung, salah bukti konkretnya adalah mengawasi kinerja kader partai di seluruh lini dengan program evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pria yang mengenyam penddidikan Insiyur di ITB dan Magister Manajemen di UGM ini sangat low profile dan bersahaja. Banyak kalangan mengatakan Mas Pram adalah kader partai yang sangat potensial dan memberikan darah segar bagi dinamika kehidupan berorganisasi di PDI Perjuangan. Gagasannya selalu menjadi spirit bagi perjuangan para kader, apalagi kaum mudanya. (Red)

Pemerintah Gunakan Politik Kambing Hitam

Pemerintah Gunakan Politik Kambing Hitam

AKSI protes tentang kenaikan harga BBM yang dilakukan Rakyat bersama Mahasiswa di bulan Juni 2008 berbuntut panjang. Aksi demontrasi yang merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah malah disikapi represif yaitu dengan penangkapan-penang kapan aktivis.

Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, William Yani, berujar bahwa harusnya pemerintah intropeksi diri. Karena aksi yang dilakukan rakyat bersama mahasiswa tersebut adalah akibat dari kurang pedulinya pemerintah

terhadap rakyat, bukan malah sebaliknya main tangkap sana-sini alias mengkambing hitamkan aktivis.

Drama politik gaya orde baru muncul kembali, pemerintah yang harusnya bertanggung jawab terhadap kenaikan harga BBM beserta imbasnya terhadap bahan-bahan pokok malah menyalahkan rakyat.

Untungnya sebagian besar angota parlemen di DPR RI yang bergabung bersama barisan oposisi yang dipelopori Fraksi PDI Perjuangan mampu memenangkan untuk menggunakan Hak Angket, artinya DPR RI melalui Pansus Hak Angket berhak untuk menyelidiki secara lebih mendalam tentang kebijakan pemerintah maupun instrumen di dalamnya tentang penyebab kenaikan harga BBM. (Red)