PEMERINTAH MENGALIHKAN ISUE POLITIK

PANJI OPOSISI

Vol. 6/September 2008/Hal. 1

PEMERINTAH MENGALIHKAN ISUE POLITIK

PEMERINTAH mengalami performance yang semakin tidak mendapatkan simpati rakyat, sehingga membuat pemerintah melakukan manuver-manuver. Diantaranya mengalihkan perhatian rakyat, dari masalah sehari-hari yang dihadapi, seperti naiknya harga-harga barang, menjadi dimunculkannya isue politk lainnya. Tujuannya sangat jelas yaitu untuk menutupi kinerja pemerintah yang semakin hari semakin hilang kepercayaan dirinya untuk melakukan pembenahan.

Isu aktual terakhir yaitu mengenai gas LNG Tangguh yang dihembuskan oleh pemerintah. Dalam suatu kesempatannya, Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa harga jual gas LNG Tangguh yang dilakukan saat Hj Megawati Soekjarnoputri menjadi kepala pemerintahan dianggap terlalu murah, sehingga dianggap merugikan pihak Indonesia.

Padahal sebagai mantan kabinet gotong royong 2001-2004 dibawah kepemimpinan Presiden Hj Megawati Soekarnoputri, harusnya Wapres Jusuf Kalla maupun Presiden SBY tahu betul permasalahannya, serta apapun kebijakannya mereka berdua ada dalam kabinet.

Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, bahwa gas LNG Tangguh Indonesia sudah hampir 20 tahun ditawarkan ke berbagai negara tetapi tidak ada yang mau beli. Sedangkan di sisi lain persediaan gas yang melimpah dituntut dapat menghasilkan devisa bagi negara sehingga dapat menutup defisit maupun anggaran belanja negara. Sehingga pada saat Republik Rakyat China bersedia membeli gas LNG Tangguh langsung disiapkan kontrak kerjasamanya. Satu hal lagi yang perlu diketahui bahwa, inipun melalui proses negosiasi yang panjang.

Rencana negosiasi ulang yang hendak dilakukan pemerintah RI saat ini terhadap RRC dapat dipandang baik jika ada tawaran harga yang signifikan, dan yang paling penting bukanlah sekedar basa-basi.

Melihat posisi politik pemerintah RI yang cukup lemah saat ini, besar dikhawatirkan bahwa rencana tersebut hanyalah tinggal rencana, alias hanya wacana saja. Jangankan untuk melakukan negosiasi ulang, untuk mengurusi urusan luar negeri yang lain dan urusan dalam negeri saja pemerintah RI yang sekarang sudah kepayahan.

Jangan-jangan isu ini dimunculkan pemerintah RI saat ini hanya untuk kepentingan komoditi politik

saja. Tolok ukurnya jelas, menghadapi Pemilu 2009 yang kian dekat performance pemerintah semakin merosot turun. Sederhananya dapat dilihat dari popularitas partai utama pendukung pemerintah saat ini yang merosot. Ditambah lagi dengan hasil Pilkada sejak 2005-2008 dimana calon yang diusung oleh partai pendukung pemerintah selalu kalah dimana-mana.

Kubu oposisi yang diperankan oleh PDI Perjuangan dalam menyikapi aneka kebijakan pemerintah secara kritis, jelas-jelas menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai yang dianggap paling konsisten menyuarakan aspirasi rakyat. Ini dapat dibuktikan oleh berbagai survei dan dengar pendapat langsung ke rakyat.

Belum lagi pembenahan konsolidasi internal PDI Perjuangan semakin mengokohkan kinerja politik partai terhadap masyarakat. Sebagaimana dapat terlihat peranan kader PDI Perjuangan cukup signifikan berperan dalam aktivitas sosial kemasyarakat. Seperti pendampingan hukum bagi masyarakat, tempat pengaduan rakyat, kegiatan RT/RW di lingkungan, dll. Sekjen DPP PDI Perjuangan, Pramono Anung, tegaskan bahwa popularitas kubu oposisi alias PDI Perjuangan membuat pemerintah kebakaran jenggot. Wajar saja dalam keadaan demikian isu-isu basi bermunculan, bagi PDI Perjuangan ini tetap tidak menyurutkan perjuangan. Jauh hari PDI Perjuangan sudah ingatkan tentang politik tebang pilih yang dilakukan pemerintah saat ini, termasuk masalah penanganan hukumnya. (Red)